Upaya Pemerintah mempercepat penanganan Covid – 19 dengan percepatan vaksinasi terus berlanjut setiap harinya.

TULUNGAGUNG – Upaya Pemerintah mempercepat penanganan Covid – 19 dengan percepatan vaksinasi terus berlanjut setiap harinya.

Polsek Kedungwaru Tulungagung Kawal Vaksinasi Lansia Door To Door di Desa Bangoan

TULUNGAGUNG – Upaya Pemerintah mempercepat penanganan Covid – 19 dengan percepatan vaksinasi terus berlanjut

Polisi Kembali Salurkan Bantuan Air Bersih Untuk 400 KK di Ngawi

NGAWI - Polres Ngawi Polda Jatim kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Tiga Kali Melakukan Aksi, Polres Tulungagung Berhasil Tangkap Pelaku Pembobol Indomaret di Batangsaren

TULUNGAGUNG – Satreskrim, Polres Tulungagung, Polda Jatim berhasil menangkap pelaku pembobolan sejumlah barang di Indomaret Batangsaren Kecamatan Kauman

Kedepankan Kepentingan Negara 28 Tugu Perguruan Silat di Ngawi Dibongkar Sukarela

NGAWI- Kapolres Ngawi AKBP Argowiyono, S.H., S.I.K., M.Si memberikan apresiasi kepada warga perguruan silat yang dengan sukarela membongkar tugu perguruan silatnya

Jumat, 26 Februari 2021

Vaksinasi Covid-19 Lansia di Surabaya, Menkes: Sebanyak 38 Juta Akan Terima Vaksinasi Covid-19 Ditargetkan Akhir Bulan Juni 2021

Vaksinasi Covid-19 Lansia di Surabaya, Menkes: Sebanyak 38 Juta Akan Terima Vaksinasi Covid-19 Ditargetkan Akhir Bulan Juni 2021 SURABAYA - Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi, G. Sadikin. Sabtu (27/2/2021) pagi, melihat secara langsung proses Vaksinasi Covid-19, bagi para lansia di Surabaya, Jawa Timur.Menteri Kesehatan tiba di surabaya didampingi oleh Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi para lansia dilakukan hingga akhir bulan Juni 2021. Selain itu vaksin lansia ini untuk 38 juta jiwa se-Indonesia."Ada 38 juta yang ditargetkan menerima vaksin Covid-19 atau sebanyak 76 juta suntikan. Kami menargetkan akan tuntas pada akhir Juni 2021," kata Menkes, Sabtu (27/2/2021).Menkes mengungkapkan dari 38 juta yang harus divaksin pada tahap kedua, sebanyak 21 juta penerima adalah lansia, dan 16 juta lainnya adalah pemberi pelayanan publik. "Targetnya akhir Juni, tapi masalahnya bukan targetnya kapan, tapi vaksinya yang terbatas, untuk itu harus dilakukan secara bertahap. Dalam pekan ini, baru 150 ribuan yang sudah divaksin," imbuhnya.Vaksinasi kepada lansia, lanjut Budi, diprioritaskan karena mereka adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Sebab jika terkena Covid, fatality rate-nya besar.Pada kesempatan itu, Budi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Samator Grup yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk para lansia yang ada di Surabaya."Kita terima kasih kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Pak Arif dari Samator, sudah menyumbangkan modal sosial mereka, mengumpulkan senior-senior mereka di Surabaya untuk bisa divaksiniasi," tambahnya."Semoga bisa dicontoh teman-teman di daerah lain yang memiliki resources dan memiliki akses mengajak teman-teman lansia ini untuk segera divaksin," pungkasnya.Sementara itu salah satu lansia peserta vaksin, Liem Giok Tien (70) mengaku dirinya merasa lebih aman setelah mendapat vaksin."Saya lihat TV Pak Jokowi sampai berani vaksin. Dia contohkan ke rakyatnya. Kok kita gak berani. Jadi saya berani karena Pak Jokowi beri contoh," katanya. "Setelah divaksin saya merasa lebih nyaman dan aman karena dari awal saya memang niatkan berani vaksin," tutup Liem. (NN95)
Share:

Panglima TNI dan Kapolri Bakar Semangat Satgas Nemangkawi

Panglima TNI dan Kapolri Bakar Semangat Satgas Nemangkawi 

JAKARTA---
Panglima TNI Mareskal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan dengan Satuan Tugas (Satgas)
Nemangkawi dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Papua. 

Kedua Jenderal ini saling bergantian memberikan motivasi, apresiasi dan membakar semangat para prajurit tersebut. 

Menurut Panglima TNi, titik keberhasilan dalam setiap tugas lapangan ialah kuatnya kerjasama antara TNI-Polri yakni dengan mensinergikan komunikasi dan kolaborasi yang dibarengi oleh evaluasi bersama setiap kegiatan yang telah dilakukan. 

"Pelaksanaan tugas tidak akan berhasil kalau tidak dilakukan bersama sama,yaitu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi kerjasama," kata Panglima TNI di hadapan personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi,Jumat (26/2/21). 

Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit menambahkan, soliditas TNI-Polri harus membatin dalam setiap personel di lapangan. 

Pasalnya keberhasilan dalam setiap operasi bukanlah milik satu dua orang ataupun institusi,melainkan milik bersama. 

Jenderal Polisi ini juga mengapresiasi kinerja Satgas yang telah ditorehkan selama menjalankan tugas memelihara keamanan Papua dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

"Banyak prestasi yang ditoreh oleh Satgas Nemangkawi dalam pelaksanaan tugas menangkap dan mengamankan pelaku, untuk itu saya apresiasi kepada seluruh personil operasi Nemangkawi," ujar Jenderal Polisi Sigit. 

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan bahwa ancaman KKB meningkat akhir-akhir ini. 

Disamping itu, Jenderal Sigit juga mengharapkan personel Satgas turut mencermati isu-isu yang berkembang berkaitan dengan RUU Otsus. 

Adapun Otsus, menurut Jenderal Sigit merupakan cara Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua. 

"Waspadai kekuatan propaganda mereka, siapkan strategi menghadapinya.  Tanamkan kepada mereka bendera merah putih tetap berkibar," pungkas Kapolri. (NN95)
Share:

Ketua MPR RI Apresiasi dan Dukung  Kapolda Jatim Berantas Mafia Tanah

Ketua MPR RI Apresiasi dan Dukung  Kapolda Jatim Berantas Mafia Tanah 

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dan mendukung langkah cepat Polda Jawa Timur membentuk Satgas Mafia tanah dibawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Nico Afinta dalam membantu warga menghadapi para mafia tanah. 

Salah satunya dengan membuka hotline melalui nomor telepon 0813-3623-1994 yang langsung terhubung ke Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur. 

Dengan demikian masyarakat yang menghadapi persoalan tanah, bisa langsung mengadukannya melalui telepon. 

"Kapolda memastikan, setiap pengaduan akan langsung ditindaklanjuti Ditreskrimum Polda Jawa Timur, jadi masyarakat tak perlu repot lagi memperjuangkan hak dan keadilannya," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (26/2/21). 

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum & Keamanan ini menekankan, langkah Polda Jawa Timur tersebut sejalan dengan perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

"Kapolri juga telah memberikan perhatian khusus dalam memberantas mafia tanah," ujar Bambang Soesatyo. 

Salah satunya, lanjut Ketua MPR RI ini dengan membentuk  Satuan Tugas Anti Mafia Tanah, bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

"Siapapun bisa menjadi korban para mafia tanah,bahkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal saja beberapa waktu lalu turut menjadi korban,"tutur Bambang Soesatyo. 

Ketua MPR RI ini juga berpesan selain masyarakat harus waspada, Kepolisian juga harus menindak tegas para pelaku kejahatan mafia tanah tersebut,sehingga memberikan efek jera. 

Seperti diketahui, Kapolri telah menegaskan bahwa Polri harus membela hak Rakyat, mengembalikan hak rakyat serta menegakan hukum secara tegas. 

Kapolri juga telah mengintruksikan kepada Kapolda di seluruh Indonesia untuk membentuk satgas pemberantas mafia tanah dan menindak secara tegas para mafia tanah. 

Kapolri juga menegaskan agar penyidik tidak perlu ragu-ragu dalam mengusut tuntas masalah mafia tanah siapapun dalang dan bekingannya. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memaparkan, berdasarkan laporan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), sejak tahun 2015-2019, sudah ada 9 ribu laporan yang mereka terima terkait masalah lahan. Sebanyak 50 persen diantaranya terkait mafia tanah. 

"Tanah adalah aset berharga yang dimiliki masyarakat, yang harus dilindungi oleh negara melalui BPN dan kepolisian. Jangan biarkan mafia tanah merampok hak rakyat," pungkas Bamsoet. (NN95)
Share:

Tegas ke Pelanggar Prokes, Polri Ganjar Satpam BRI di Makassar Penghargaan JAKARTA- Baharkam Mabes Polri melalui Kakorbinmas Polri memberikan penghargaan kepada Satuan Pengamanan (Satpam) yang bekerja di Bank BRI unit KCP Pasar Sentral Makassar, Sulawesi Selatan.Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penghargaan diberikan kepada Satpam bernama Nasruddin karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan (prokes)."Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan," kata Argo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/2/2021).Aksi Satpam bernama Nasruddin sempat viral di media sosial lantaran melarang sejumlah oknum LSM masuk ke kantor BRI Sentral Makassar. Oknum LSM tersebut marah-marah dan mengomeli Nasruddin.Meskipun begitu, Nasruddin tetap tegas meminta oknum LSM untuk disiplin prokes. Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tak patuhi prokes.Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Inspektur Jenderal Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi."Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah," katanya. (NN95)

Tegas ke Pelanggar Prokes, Polri Ganjar Satpam BRI di Makassar Penghargaan JAKARTA- Baharkam Mabes Polri melalui Kakorbinmas Polri memberikan penghargaan kepada Satuan Pengamanan (Satpam) yang bekerja di Bank BRI unit KCP Pasar Sentral Makassar, Sulawesi Selatan.Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penghargaan diberikan kepada Satpam bernama Nasruddin karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan (prokes)."Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan," kata Argo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/2/2021).Aksi Satpam bernama Nasruddin sempat viral di media sosial lantaran melarang sejumlah oknum LSM masuk ke kantor BRI Sentral Makassar. Oknum LSM tersebut marah-marah dan mengomeli Nasruddin.Meskipun begitu, Nasruddin tetap tegas meminta oknum LSM untuk disiplin prokes. Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tak patuhi prokes.Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Inspektur Jenderal Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi."Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah," katanya. (NN95)
Share:

Kamis, 25 Februari 2021

Forkopimda Jatim Silaturahmi dan Takziayah ke Pondok Pesantren Annidhomiya, Pamekasan

Forkopimda Jatim Silaturahmi dan Takziayah ke Pondok Pesantren Annidhomiya, Pamekasan PAMEKASAN, Forkopimda Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Khofirah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Pangkoarmada II Laksda TNI I.N.G Sudihartawan dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, Kamis (25/2/2021), Silaturahmi sekaligus Takziyah serta mengucapkan bela sungkawa atas musibah Bukit setinggi 70 meter di dekat Pondok Pesantren Annidhomiyah di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan longsor dan menimpa asrama santriwati.Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur, didampingi Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada II dan Kapolda Jatim menyebutkan, bahwa sangat prihatin dan berduka atas peristiwa yang menimpa tanah longsor di Pondok Pesantren (Ponpes) yang mengakibatkan 5 (lima) Santriwati meninggal dunia karena tertimpa tebing yang longsor.Dari peristiwa ini, setidaknya ada 3 (Tiga) kamar yang tertimpa longsor, sehingga menyebabkan 5 (Lima) santriwati meninggal dunia, 2 (Dua) santriwati masih dirawat di Rumah Sakit."Saya (Gubernur Jatim) bersama Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada II dan Kapolda Jatim, mengucapkan bela sungkawa sedalam dalamnya, atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Annidhomiyah. Yang menyebabkan duka mendalam," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (25/2/2021) sore.Selain mengucapkan bela sungkawa, Forkopimda Jatim, juga memberi bantuan.Diberitakan sebelumnya, Bukit setinggi 70 meter di dekat Pondok Pesantren Annidhomiyah di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Pada hari Rabu (24/2/2021) dini hari lalu terjadi longsor.Peristiwa ini menyebabkan 5 (Lima) santriwati meninggal dunia. Dua diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit. Peristiwa ini terjadi, saat hujan lebat terjadi di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.Berikut identitas 5 santriwati yang meninggal dunia akibat timbunan longsor:1. Rubiatul Adhawia (14 asal Desa Poreh , Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.2. Siti Khomariyah (16) asal Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.3. Santi (14) asal Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.4. Nur Aziza (13) asal Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember5. Nabila (12) asal Desa Sempong Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep (NN95)
Share:

Kadiv Humas Polri Beberkan Kinerja Virtual Police

Kadiv Humas Polri Beberkan Kinerja Virtual Police 


JAKARTA-- Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya memantapkan kinerjanya dalam memelihara Kamtibmas. 

Hal ini sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor lima yakni pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan mengatakan Virtual Police hadir sebagai bagian dari pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital agar bersih, sehat dan produktif. 

Menurut Irjen Raden Argo, Virtual Police juga merupakan kegiatan Kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang opini atau konten yang dianggap berpotensi melanggar tindak pidana. 

"Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus," kata Raden Argo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). 

Perwira tinggi Polisi kelahiran Sleman Yogyakarta ini menjelaskan bagaimana Virtual Police ini menjalankan tugasnya yaitu peringatan Virtual Police kepada akun yang dianggap melanggar tidak subjektif melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli. 

Adapun prosesnya ialah, ketika di suatu akun ditemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Kemudian petugas menscreen shoot unggahan itu untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa dan ITE. 

"Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana baik penghinaan atau sebagainya maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Virtual Police Alert Peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi," jelas Raden Argo. 

Peringatan dikirimkan melalui Direct Message atau DM. Tujuannya, ungkap Argo, pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui Virtual Police. 

"Diharapkan dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoax atau post truth yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor,"tambah Raden Argo. 

Disisi lain, Raden Argo menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya Virtual Police mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital. 

"Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana, Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui Virtual Police," pungkas Raden Argo.(NN95)
Share:

Kadiv Humas Polri Beberkan Kinerja Virtual Police


JAKARTA-- Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya memantapkan kinerjanya dalam memelihara Kamtibmas. 

Hal ini sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor lima yakni pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan mengatakan Virtual Police hadir sebagai bagian dari pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital agar bersih, sehat dan produktif. 

Menurut Irjen Raden Argo, Virtual Police juga merupakan kegiatan Kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang opini atau konten yang dianggap berpotensi melanggar tindak pidana. 

"Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus," kata Raden Argo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). 

Perwira tinggi Polisi kelahiran Sleman Yogyakarta ini menjelaskan bagaimana Virtual Police ini menjalankan tugasnya yaitu peringatan Virtual Police kepada akun yang dianggap melanggar tidak subjektif melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli. 

Adapun prosesnya ialah, ketika di suatu akun ditemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Kemudian petugas menscreen shoot unggahan itu untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa dan ITE. 

"Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana baik penghinaan atau sebagainya maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Virtual Police Alert Peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi," jelas Raden Argo. 

Peringatan dikirimkan melalui Direct Message atau DM. Tujuannya, ungkap Argo, pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui Virtual Police. 

"Diharapkan dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoax atau post truth yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor,"tambah Raden Argo. 

Disisi lain, Raden Argo menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya Virtual Police mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital. 

"Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana, Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui Virtual Police," pungkas Raden Argo.(NN95)
Share:

Rabu, 24 Februari 2021

Canangan Gerakan Santri Bermasker, Wujudkan Jatim Bebas Covid-19.

Canangan Gerakan Santri Bermasker, Wujudkan Jatim Bebas Covid-19. 



SURABAYA _ Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, launching pencanangan "Gerakan Santri Bermasker" guna memutus mata rantai covid-19 di Jawa Timur. 

Hal ini juga di dukung oleh para Kiai dan ulama, serta Forkopimda Jatim, diantaranya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto. Pangkoarmada II, Laksda TNI I.N.G. Sudihartawan yang berlangsung di gedung Rupatama Polda Jatim, pada Kamis (24/2/2021). 

Pencanangan Gerakan Santri Bermasker ini secara langsung di hadiri oleh Pejabat Utama Polda Jatim, KH Agoes Ali Mashuri, perwakilan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU) Jatim, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, serta Kementerian Agama (Kemenag) Jatim. 

Selain itu, Kegiatan ini juga di ikuti oleh Kiai, maupun ulama dari seluruh Pondok Pesantren (Ponpes) di Jawa Timur, dan Polres jajaran di seluruh Jawa Timur secara virtual. 

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim mengatakan, pencanangan Gerakan Santri Bermasker ini merupakan bagian penting dalam penanganan dan pencegahan wabah covid-19 di Jatim. Kapolda yakin dengan jumlah pesatren dan santri di Jawa Timur yang jumlahnya ribuan itu bisa memutus mata rantai covid-19. 

"Kami mempunyai pemikiran bahwa santri akan menjadi basis yang kuat dan penting dalam menghadapi covid-19," ucapnya Kapolda Jawa Timur pada Launching Pencanangan Gerakan Santri Bermasker. 

Dalam acara ini Kapolda membagikan masker sebanyak 1.287.000 secara simbolis yang di terima oleh perwakilan santri yang mengikuti acara ini. 

Tak lupa Kapolda Jatim mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Jatim, para Kiai, Ulama, dan Santri atas identitas yang telah di bangun selama ini, bersama TNI, Polri dan Pemerintah daerah, serta seluruh kamtibmas di Jawa Timur, yang berjalan kondusif dan baik. 

"Saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bermunajat dan berdoa bersama-sama memohon pertolongan kepada tuhan yang maha kuasa, semoga kita semua dapat terbebas dari covid-19 demi terwujudnya Jawa Timur bangkit dan Indonesia maju," Pungkasnya Irjen Pol Nico Afinta dalam sambutannya. 

Gubernur Jawa Timur, dalam kesempatan ini mengatakan bahwa ingin memanggil kembali memori warga bangsa, terutama Jawa Timur. Yang lebih spesifik adalah penguatan bermasker tetap bisa menjadi bagian dari pelaksanaan disiplin protokol kesehatan. 

"Hari ini yang dilakukan adalah kembali pada gerakan bermasker untuk para santri, karena memang di Jawa Timur ini pesantren-pesantren dengan jumlah santri ribuan itu cukup besar dan cukup banyak. Dan kegiatan di pesantren banyak hal yang terus terkawal protokol kesehatannya, terutama bagimana bermasker dengan benar dan menjaga jarak serta mencuci tangan, 3M bahkan sekarang 5M, ini menjadi bagian yang kita konsolidasikan berseiring dengan proses vaksinasi," Paparnya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. (NN9S)
Share: